Sastria Danol Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIANEXPRESS, TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil langkah tegas dalam membenahi pengelolaan data kemiskinan daerah. Langkah tersebut diwujudkan dengan menyatukan rujukan data antarperangkat daerah melalui platform integrasi data bernama DATARA atau Data Rakyat Tangerang Selatan, Minggu (13/9/2026).
Penyelesaian Perbedaan Data Antarperangkat Daerah
Kebijakan ini diambil untuk mengatasi persoalan perbedaan data antar-dinas yang sebelumnya kerap membuat program pengentasan kemiskinan berjalan tidak optimal. Masing-masing perangkat daerah diketahui memiliki sistem pencatatan sendiri termasuk menggunakan lembar kerja Excel dengan basis data yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut memicu risiko tumpang tindih program serta pemborosan anggaran pemerintah daerah. Warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru berpotensi tidak masuk ke dalam sasaran program.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan Tubagus Asep Nurdin menyatakan bahwa platform DATARA hadir untuk memastikan seluruh perangkat daerah berpijak pada satu sumber data yang sama.
“Dulu, masing-masing dinas mempunyai data excel yang sendiri-sendiri. Dinas A punya catatan versi sendiri, Dinas B punya data versi lain. Akibatnya, intervensi program kerap tidak sinkron. Esensi DATARA di sini adalah menyatukan semuanya agar setiap dinas menggunakan satu sumber data yang sama,” ujar Asep.
Integrasi Berbagai Sumber Data Sektoral
Platform DATARA menggabungkan beragam sumber data yang diselaraskan langsung dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta dilengkapi data sektoral milik pemerintah daerah. Penggunaan rujukan tunggal ini memungkinkan setiap instansi melakukan pengecekan terhadap program bantuan yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat menekan peluang pemberian bantuan berulang kepada keluarga yang sama sementara kelompok warga lain yang membutuhkan belum tersentuh. Penanganan masalah kemiskinan juga dapat dilakukan secara lebih terpadu mencakup sektor sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi.
“Jangan sampai ada warga yang benar-benar berhak justru tidak tersentuh karena datanya tercecer di dinas lain. Sebaliknya, kita juga mencegah APBD membiayai intervensi berulang pada sasaran yang sama sementara kelompok lain belum tertangani,” kata Asep.
Tubagus Asep Nurdin menambahkan bahwa teknologi dalam platform DATARA berfungsi sebagai sarana pendukung untuk mengubah pola kerja birokrasi menjadi lebih terkoordinasi. Setiap anggaran pengentasan kemiskinan diharapkan dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa adanya ego sektoral antarinstansi.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan utama kita bukan sekadar membuat aplikasi baru, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran untuk pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran karena setiap dinas berpijak pada data yang sama. Tidak ada lagi ego sektoral atau perbedaan data antarinstansi,” pungkasnya.
