HARIANEXPRESS, TANGSEL — Inovasi Sistem Integrasi Geospasial Informasi Tanah dan Pajak (SISGITA) yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) bersama Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Tangsel terus meluas, Senin (21/9/2026).
Hingga September 2026, sistem digital ini telah direplikasi oleh 59 pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Kabupaten Soppeng menjadi daerah terbaru yang mengadopsi SISGITA, menyusul 58 pemerintah daerah lain yang telah lebih dulu mereplikasi sistem tersebut.
Langkah kolaborasi antardaerah ini ditandai dengan penandatanganan Replikasi Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) serta Pemanfaatan SISGITA yang berlangsung di Aula Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota Tangsel.
Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan bahwa kerja sama antar-pemda merupakan langkah strategis untuk berbagi inovasi dalam mengatasi tantangan pembangunan daerah yang serupa. Pemanfaatan teknologi digital seperti SISGITA dinilai efektif memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) PBB-P2 dengan Nomor Induk Bidang (NIB) merupakan salah satu dimensi penting dalam penguatan urusan pertanahan dan perpajakan,” ujar Benyamin.
SISGITA berfungsi mengintegrasikan informasi spasial pertanahan dengan data perpajakan daerah secara digital. Melalui sistem ini, pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan ulang, memperbarui data wajib pajak, serta mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Integrasi data yang terhubung ini juga memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tata ruang dan perpajakan.
Pengembangan serta replikasi SISGITA ini sekaligus menjadi bentuk komitmen tindak lanjut atas Arah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait implementasi integrasi NIB-NOP dan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
