Sastria Danol Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIANEXPRESS TANGERANG SELATAN– Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie mengungkap adanya oknum aparatur sipil negara yang bangkrut akibat terjerat judi online dan pinjaman online ilegal, Rabu (7/10/2026).
Fenomena ini menimbulkan keprihatinan mendalam karena lingkaran hitam perjudian digital dan jeratan utang telah merambah ke lingkungan pemerintahan. Oknum aparatur sipil negara (ASN) tersebut kedapatan terjerat masalah finansial yang sangat serius.
Wali Kota menjelaskan bahwa kondisi memprihatinkan ini baru terungkap setelah para pegawai bersangkutan mengalami kebangkrutan total. Sebagian dari mereka bahkan nekat berutang ke berbagai pihak demi menutupi kebutuhan keuangan mereka.
Akibat tindakan nekat tersebut, sejumlah pegawai dilaporkan secara resmi oleh pihak penyedia layanan pinjaman daring. Mereka tidak lagi mampu membayar kewajiban keuangan yang terus menumpuk.
“Ada saja. Kita tahunya mereka sudah habis-habisan, kira-kira begitu. Sudah utang sana, utang sini, pinjaman online,” ujar Benyamin Davnie.
Pemerintah daerah mengakui bahwa pemantauan terhadap aktivitas ilegal ini di lapangan memiliki tantangan yang sangat besar. Kegiatan judi online tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui telepon genggam pribadi masing-masing pegawai.
Benyamin juga membagikan pengalaman pribadi saat dirinya dimintai pertolongan langsung untuk mengatasi masalah pelik salah satu pegawainya. Pegawai tersebut terus-menerus dikejar oleh penagih utang atau debt collector akibat tunggakan pinjaman online yang menumpuk.
Untuk mengatasi fenomena yang merusak moral serta menurunkan kinerja pegawai ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan segera mengambil tindakan preventif yang tegas. Langkah cepat ini dilakukan guna menyelamatkan integritas birokrasi di wilayah tersebut.
Benyamin menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bersama Inspektorat untuk memperketat pengawasan di semua lini. Pengawasan ketat ini menyasar seluruh aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa.
Salah satu langkah konkret yang mulai dijalankan adalah memperketat prosedur pengajuan pinjaman dana oleh pegawai ke lembaga perbankan, khususnya Bank BJB. Kebijakan ini diharapkan dapat menyaring permohonan pinjaman yang tidak mendesak.
Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini memiliki tanggung jawab baru untuk memeriksa profil serta latar belakang setiap pengajuan kredit bawahan mereka. Pemeriksaan mendalam dilakukan agar dana pinjaman tidak disalahgunakan untuk aktivitas haram.
Selain pengawasan ketat dari atasan, proses pengajuan pinjaman bank kini wajib melibatkan pasangan sah, baik suami maupun istri pegawai. Keterlibatan ini dinilai penting untuk memastikan keterbukaan informasi keuangan di dalam rumah tangga mereka.
Dengan adanya keterlibatan keluarga, potensi penyalahgunaan uang pinjaman untuk judi online diharapkan dapat ditekan seminimal mungkin. Kebijakan kolaboratif ini dirancang demi melindungi masa depan ekonomi keluarga para aparatur negara.
Melalui serangkaian regulasi ketat tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan optimistis dapat menekan angka keterlibatan pegawai dalam aktivitas judi online dan pinjol. Upaya berkelanjutan ini juga bertujuan untuk mempertahankan profesionalisme pelayanan publik di wilayah Tangerang Selatan.
