Findy Alfiansyah Penulis
HARIANEXPRESS, TANGERANG SELATAN – Wali Kota Benyamin Davnie menetapkan target perbaikan 329 unit rumah umum tidak layak huni di wilayah Tangerang Selatan sepanjang tahun anggaran 2026, Sabtu (16/05/2026).
Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkomitmen menyediakan hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman bagi warga berpenghasilan rendah melalui program tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah kota.
Benyamin menjelaskan bahwa jumlah sasaran tersebut merujuk pada skala prioritas dari total lebih dari seribu usulan yang masuk ke pemerintah. Keterbatasan pagu anggaran memaksa otoritas setempat untuk melakukan seleksi mendalam terhadap kondisi fisik bangunan dan status ekonomi pengusul.
“Tahun ini kita rencanakan akan dibedah 329 unit rumah se-Tangsel berdasarkan pengajuan, sistem prioritas, serta skala kelayakan rumah,” ujar Benyamin Davnie.
Pemerintah secara resmi menaikkan alokasi anggaran perbaikan per unit rumah pada tahun ini menjadi Rp75 juta dari nilai awal Rp71 juta. Kebijakan kenaikan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas konstruksi serta melengkapi fasilitas dasar hunian.
Setiap rumah hasil renovasi nantinya memiliki standar fasilitas yang mencakup dua kamar tidur, satu ruang tamu, serta lantai keramik. Selain itu, pemerintah juga memastikan ketersediaan jaringan listrik dan pompa air bersih di setiap unit yang diperbaiki.
“Awalnya Rp71 juta, kemudian naik menjadi Rp75 juta per unit agar rumah yang dibangun nantinya sudah sangat layak bagi warga,” ujar Benyamin Davnie.
Tim teknis memperkirakan proses pengerjaan satu unit rumah memakan waktu sekitar satu bulan, termasuk tahapan pembongkaran bangunan lama. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimta) mengawal penuh jalannya pembangunan agar selesai sesuai target waktu.
Dinas terkait melakukan penentuan penerima manfaat melalui verifikasi lapangan secara ketat demi menjamin bantuan tepat sasaran. Syarat utama bagi penerima meliputi kondisi sanitasi yang buruk, konstruksi rumah yang membahayakan, serta kejelasan legalitas kepemilikan tanah.
