Pemkot Serang Hentikan Sementara Pengiriman Sampah dari Tangsel Akibat Penolakan Warga

TANGSEL, HARIANEXPRESS - Pemerintah Kota Serang menghentikan sementara penerimaan sampah dari Kota Tangerang Selatan. Penghentian ini terjadi setelah warga sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong di Kecamatan Taktakan menyampaikan penolakan keras.

Pejabat kota mengadakan audiensi dengan warga terdampak. Mereka memutuskan menghentikan uji coba pengiriman sampah yang baru berjalan beberapa hari sejak 1 Januari 2026.

Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saefudin menegaskan bahwa penghentian ini bertujuan untuk evaluasi menyeluruh. Pihaknya membuka dialog dengan semua pihak.

"Ini kan baru uji coba beberapa hari. Kita hentikan dulu untuk dilakukan evaluasi. Saya pikir wajar masyarakat menyampaikan aspirasinya, baik dengan keras maupun lembut. Poinnya, kita akan melakukan perbaikan-perbaikan," ujar Nanang, Selasa (6/1/2026).

Nanang menambahkan bahwa pemerintah kota mendengar keluhan warga selama masa uji coba. Keluhan utama mencakup kondisi truk pengangkut yang sebagian rusak dan kebocoran air lindi yang menimbulkan bau tidak sedap.

"Kami membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk melihat apa saja dampak dari perjanjian kerja sama itu. Misalnya, ada mobil truk Tangsel yang sebagian sudah bagus, sebagian masih rusak, bau air lindi masih ada. Ini menjadi bahan perbaikan ke depan agar proses perjanjian kerja sama ini bisa berjalan dengan baik," katanya.

Ketua Satgas Investasi Kota Serang Wahyu Nurjamil menyampaikan temuan dari pengawasan selama audiensi. Pengawasan melibatkan masyarakat secara sukarela.

Truk pengangkut sebagian baru, namun masih ada yang bermasalah. Pihak terkait langsung mengganti terpal penutup yang tidak layak. Air lindi masih tercecer di beberapa tempat. Pejabat memastikan bahwa sampah yang dikirim merupakan sampah baru, bukan timbunan lama.

"Berdasarkan pengawasan, termasuk dari masyarakat yang secara sukarela ikut mengawasi, disampaikan bahwa mobilnya baru. Kedua, soal terpal, ketika ditemukan tidak layak langsung diganti baru. Kemudian air lindi, di tampungan masih ada yang tercecer. Kami juga memastikan sampah yang dibawa ke Kota Serang adalah sampah baru, bukan timbunan," kata Wahyu.

"Besok kami sampaikan ke Pak Wali Kota hasil evaluasinya. Kami akan menyampaikan kondisi objektif kepada Pak Wali, selanjutnya Pak Wali yang memutuskan," katanya.

Keputusan akhir mengenai kelanjutan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkot Serang dan Pemkot Tangsel berada di tangan Wali Kota Serang Budi Rustandi. Tim akan menyampaikan hasil evaluasi pada 7 Januari 2026.

Latar Belakang Krisis Sampah di Tangsel

Krisis pengelolaan sampah di Tangerang Selatan memicu kerja sama ini. TPA Cipeucang di Tangsel mengalami overload dan menjalani penataan sejak akhir 2025. Penataan ini menyebabkan penumpukan sampah di jalanan dan pemukiman.

Pemkot Tangsel menetapkan status darurat sampah dari 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Mereka mengalihkan sampah ke lokasi lain, termasuk TPAS Cilowong di Serang dengan kapasitas hingga 500 ton per hari.

Kerja sama ini bertujuan mendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Serang. Proyek tersebut membutuhkan pasokan minimal 1.000 ton sampah per hari untuk operasional optimal.

Dampak Penolakan Warga

Warga Taktakan menyampaikan aspirasi melalui aksi protes dan audiensi. Mereka khawatir terhadap bau menyengat dari air lindi yang menetes ke jalan. Truk pengangkut sering kali tidak tertutup rapat.

Penghentian sementara ini meredam gejolak sosial. Namun, hal ini berpotensi memperburuk penumpukan sampah di Tangsel. Warga Tangsel menghadapi risiko kesehatan dari tumpukan sampah yang menggunung.

Pemkot Serang berkomitmen melakukan perbaikan teknis. Perbaikan mencakup penggantian armada truk, penguatan pengawasan, dan penanganan air lindi lebih baik.

Prospek Ke Depan

Evaluasi akan menentukan nasib PKS jangka panjang. Pemkot Serang menargetkan kerja sama minimal dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan.

Pemerintah pusat mendorong solusi teknologi seperti PSEL di berbagai daerah. Proyek ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional.

Konflik ini mencerminkan tantangan pengelolaan sampah urban di Indonesia. Kerja sama antardaerah menjadi solusi transisi. Namun, hal itu memerlukan keterlibatan masyarakat dan perbaikan infrastruktur.

Pihak berwenang terus memantau situasi. Dialog terbuka menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan berkelanjutan yang menguntungkan semua pihak.