Sastria Danol Penulis | Ipnu Subroto Editor
HARIANEXPRESS TANGERANG SELATAN – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mengambil tindakan tegas terhadap aksi pembuangan sampah dan sisa material bangunan liar di seberang Kantor Wali Kota, Jalan Maruga, Ciputat, Rabu (11/11/2026).
Langkah penertiban ini dipicu oleh tumpukan sampah ilegal yang tidak hanya merusak estetika kawasan pusat pemerintahan, tetapi juga sempat memicu kebakaran akibat dugaan pembakaran secara sengaja. Pemerintah daerah menilai tindakan berulang tersebut telah mengancam keselamatan umum serta mengganggu kesehatan masyarakat sekitar.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan bahwa pembuangan serta pembakaran sampah liar merupakan bentuk pelanggaran hukum berat. Pemkot Tangsel kini telah menggandeng pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut demi memberikan efek jera.
“Insiden ini sangat membahayakan keselamatan umum karena lokasi kebakaran berada di area strategis dan berdekatan dengan tempat pengisian bahan bakar umum (SPBU),” ujar Pilar Saga Ichsan.
Selain melibatkan aparat kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel telah melakukan peninjauan lapangan secara langsung. Area lahan kosong tersebut kini telah resmi disegel menggunakan garis pengawas untuk mencegah aktivitas pembuangan sampah susulan.
Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi turut dikerahkan ke lokasi dengan membawa unit ekskavator. Pengerukan dilakukan guna membuat saluran air terbuka yang berfungsi sebagai pembatas fisik agar armada truk pembuang liar tidak dapat lagi melintas.
Sebelumnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel mencatat proses pemadaman api di lokasi sempat menghadapi hambatan teknis. Titik api utama berada di bagian dalam tumpukan puing dan bara tersembunyi, sehingga pemadaman memerlukan pembongkaran tumpukan menggunakan alat berat.
Pemkot Tangsel mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi regulasi pengelolaan sampah secara tertib. Pemerintah memastikan penegakan hukum terus berjalan mulai dari sanksi administratif, penyegelan lokasi, hingga tindakan pidana bagi pelanggar.
